Translated from Indonesian to English with assistance from ChatGPT-5.3 and Claude Sonnet 4.6. The original Indonesian version appears first. The English translation appears below.
Apa yang Anda baca di sini—kalau Anda bersedia menuntaskannya—adalah catatan personal tentang kerja alternatif untuk merawat pengetahuan di tengah gelombang neoliberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia. Ini bukanlah kisah sukses, namun lebih mirip dengan upaya yang disebut Martin Heidegger sebagai “mengada” di tengah arus besar kampus yang berlaku seperti pasar, pengetahuan dinilai sebagai komoditas, dan kerja akademik diukur oleh angka-angka.
Di tengah iklim semacam ini, saya belajar bahwa membincangkan STS (Science, Technology, and Society) di Indonesia sering kali bukan soal definisi disiplin atau label. Apa yang dilakukan bersama STS lebih merupakan upaya mempertahankan kewarasan intelektual, merawat kedaulatan epistemologis, dan tetap memiliki ruang berpikir untuk melawan penyempitan prioritas kampus yang terseret arus neoliberalisasi. Setidaknya, ini sudah menjadi semangat dari komunitas epistemik yang kami bentuk pada Desember 2018 bernama Perkumpulan Peneliti Eutenika (“Eutenika”). Saya mendapat mandat untuk menjadi direktur pada lima tahun pertama (2019-2024) dan sekarang menjadi sekretaris umum (2024-2029).
Eutenika logo.
Eutenika, bagi saya, adalah latihan kolektif untuk menjembatani sekat-sekat antar-disiplin dan mengaitkan riset tentang sains dan teknologi bersama-sama dengan pembacaan atas masyarakat, politik, dan ekologi. Sebuah latihan yang tidak banyak ditemui dalam sebuah ruang akademik yang telah lama disekat oleh pendisiplinan ilmu. Namun sejak awal saya juga paham bahwa kerja merawat pengetahuan alternatif selalu berhadapan dengan arus utama yang lebih kuat, lebih mapan, dan lebih diakui.
Undangan yang Mengusik: Apakah Saya Sedang Melakukan STS?
Pada Mei 2025, saya pertama kali dihubungi Auriane, seorang asisten editor 4S Backchannels. Kami sempat bertemu secara virtual melalui Google Meet di akhir tahun. Ia menemukan nama saya dari situs eutenika.org dan meminta saya menulis sesuatu dari sudut pandang Eutenika tentang aktivitas STS di Indonesia, agar Indonesia mendapat visibilitas lebih di kancah STS internasional yang selama ini masih banyak didominasi oleh perkembangan di dunia Barat.
Ia memberi kebebasan penuh dalam arti saya bisa menulis refleksi tentang proyek eutenika.org, proyek riset yang sedang berjalan, atau laporan sebuah acara STS yang diselenggarakan di Indonesia. Akan tetapi, saya justru menunda-nunda. Penundaan itu bukan karena saya kehabisan bahan, melainkan karena saya ragu: apakah saya sedang melakukan STS?
Saya tidak pernah belajar STS secara formal dan tidak menganggap diri sebagai “pakar STS”. Di Eutenika, “teknologi” hanyalah salah satu fitur kunci dalam dinamika kehidupan sosial dalam masyarakat, berdampingan dengan fitur lain: “politik” dan “ekologi”. Kami tidak pernah secara tegas mengklaim diri sebagai, atau menjadi, “komunitas STS”. Dari tujuh pendiri komunitas ini, hanya satu orang yang memang mengambil pendidikan di bidang STS. Direktur Eutenika saat ini pun seorang ahli hubungan internasional dengan spesialisasi kajian gender. Sebuah fakta yang, bagi saya, justru memperlihatkan watak lintas disiplin yang terus kami rawat, yang secara bersamaan membuat label “STS” tidak pas apabila dilekatkan begitu saja. Oleh karenanya: apakah kami sedang melakukan STS?
Keraguan itu semakin menggantung sampai saya menerima kiriman dari Mathieu Quet, seorang sosiolog Prancis, tentang sebuah artikel percakapan tentang “embrio STS” di Indonesia yang dimuat di 4S Backchannels. Membaca artikel itu, membuat saya menangkap beberapa hal yang terasa dekat dengan pengalaman saya sendiri. STS di Indonesia kerap tumbuh melalui jejaring personal ketimbang jalur kelembagaan. STS sebenarnya sudah ada dalam karya sejumlah peneliti, namun sering tidak dilabeli sebagai “STS”.
Artikel itu mengangkat satu pertanyaan penting tentang apakah STS perlu diformalkan di Indonesia (atau Asia Tenggara) agar berkembang. Tulisan ini sebenarnya disusun untuk merespons diskusi tersebut. Dari pengalaman yang ada, saya semakin yakin bahwa tantangan mengembangkan, apalagi memformalkan, STS di Indonesia tidak berdiri sendiri. Tantangan itu menempel pada persoalan yang lebih luas: bagaimana perguruan tinggi mengelola dirinya, bagaimana capaian kerja akademik diukur, dan bagaimana pengetahuan diberi harga.
Kampus sebagai Pasar: Dari “Pendidikan untuk Semua” ke Produksi Ijazah
Saya mengajar di kampus negeri yang, sejak saya bergabung, sudah bernafas neoliberalisasi perguruan tinggi—dan nafas itu belum juga hilang hingga hari ini. Gejalanya mudah dikenali. Kampus-kampus negeri terkemuka di Jawa semakin gencar untuk membuka ruang penerimaan mahasiswa melalui apa yang disebut “Jalur Mandiri”. Secara formal ia dibungkus dengan jargon “aksesibilitas” atau “pendidikan untuk semua”. Pada kenyataannya, keputusan akhir seseorang kuliah atau tidak lebih sering ditentukan oleh “daya beli” calon mahasiswa (atau keluarganya) ketimbang kapasitas akademiknya.
Dalam pandangan saya, ada dua hal yang memicu model ini. Hal pertama bersifat struktural. Regulasi nasional memungkinkan kampus negeri memperoleh pendapatan di luar APBN sebagai konsekuensi dari semakin berkurangnya subsidi negara untuk operasional perguruan tinggi negeri. Bahkan, kampus-kampus negeri dibayangkan dapat “hidup secara mandiri”, seperti kampus swasta, sehingga subsidi negara dialihkan ke pos anggaran lain yang lebih membutuhkan. Dalam logika jangka panjang, kampus diharapkan bisa menjadi sumber pendapatan negara, alih-alih sebagai beban belanja negara. Sebagai contoh, dengan menarik pajak progresif pada dosen dan potongan besar terhadap dana penelitian internasional.
Hal kedua bersifat kultural. Hasrat masyarakat Indonesia untuk mengumpulkan modal simbolik masih sangat tinggi. Bagi beberapa kelompok sosial, gelar akademik lebih dari sekadar alat mobilitas sosial. Dia juga penanda prestise yang hidup dalam keseharian. Bahkan sampai menulis undangan pernikahan saja, seseorang bisa marah ketika gelar akademiknya “kurang lengkap”. Seorang guru besar di sebuah kampus, bahkan, sampai menghubungi seorang mahasiswa yang keliru menulis gelarnya dalam sebuah undangan kegiatan mahasiswa dan memintanya untuk membetulkan dan mengirim ulang undangan tersebut.
Di bawah tekanan struktural dan mental semacam itu, gelar akademik dari perguruan tinggi menjadi komoditas simbolik yang sangat diminati. Celakanya, kampus negeri pun melihatnya sebagai peluang dengan memperluas pasar tradisional penerimaan mahasiswa. “Pendidikan untuk semua” menjadi dalih yang manis untuk ekspansi pasar. Pada titik ini, saya merasa mayoritas perguruan tinggi di Indonesia masih didorong oleh motif “produksi ijazah”, mengabaikan motif “produksi pengetahuan” apabila dia pernah menjadi orientasi utama. Salah satu dampak dari etos berbasis pasar di kampus-kampus negeri adalah inflasi mahasiswa sarjana yang disertai dengan beban mengajar pada dosennya.
“Scopusisasi”: Pengetahuan Dikejar dalam Bentuk yang Sempit
Struktur regulatif nasional sebenarnya telah disusun sedemikian rupa untuk mendorong kampus memprioritaskan “produksi pengetahuan”. Namun pengetahuan yang dimaksud sering menyempit menjadi “pengetahuan ilmiah” yang dibuktikan lewat publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang diukur indeksnya oleh lembaga yang kredibel, yaitu “Scopus”, yang saat ini menjadi satu kata yang paling menghantui dosen di Indonesia.
Saya menyebut gejalan ini “Scopusisasi”: dosen dipaksa menerbitkan di jurnal terindeks Scopus sebagai jalan pintas agar kampus tampak kompetitif di arena global. Ini bukan soal produksi pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, ini lebih soal rangking, prestise, dan perlombaan menapaki tangga pengakuan internasional. Ketika publikasi diukur oleh angka, riset mudah berubah menjadi kerja-kerja administratif. Banyak dosen lebih resah dengan bentuk (daripada isi) tulisan, memenuhi jatah (daripada kualitas), ataupun mengumpulkan dan menumpuk bukti (daripada mendalaminya secara reflektif). Ketika Scopus telah menjadi sebuah kata yang menyeramkan, banyak kemudian yang terjerumus pada jurnal-jurnal predator—tidak hanya sebagai korban tetapi juga sebagai pelaku.
Di bawah tekanan itu, saya melihat satu risiko besar yang lebih serius. Ruang untuk membangun tradisi berpikir kritis tentang sains dan teknologi, yang merupakan “nyawa” dari STS, menyusut karena energi habis untuk memahami dan memenuhi indikator administratif pengindeksan yang terus bergerak dan berubah.
Gejala Scopusisasi membantu kita memahami mengapa formalisasi STS di Indonesia terasa lebih rumit daripada yang dibayangkan, bahkan justru ketika minatnya ada. Bukan saja karena kondisi dosen yang kewalahan dengan beban mengajar dan target publikasi yang diseragamkan, tetapi karena STS—yang menuntut keluwesan metode, keberanian lintas disiplin, dan kesabaran kerja lapangan yang mendalam—sering dianggap “tidak efisien” dalam logika manajemen percepatan kinerja perguruan tinggi(1). Oleh karenanya, formalisasi STS butuh upaya ekstra tidak hanya dari sisi ilmuwan, tetapi juga dari sisi pengelola kampus dan negara.
Pada titik ini, saya merasa Eutenika menjadi semacam sebuah laboratorium kecil. Kami bekerja bukan untuk menjadikan penelitian kami ke dalam batas-batas disiplin ilmu, karena kami justru lebih banyak mempersoalkan batas-batas tersebut—sifat dasar dari kerja STS. Kami sedang menguji satu hal yang lebih mendasar: apakah kita masih bisa merawat ruang alternatif untuk berpikir kritis tentang relasi antara sains, teknologi, dan masyarakat di tengah banyak lembaga produsen pengetahuan yang telah berlaku seperti pasar?
Ini Bukan Soal STS-nya, Ini Soal Kewarasan Intelektual dan Kedaulatan Epistemologi
Kesimpulan saya mungkin sangat sederhana, namun mendesak. Inisiatif seperti Eutenika bukan semata soal STS-nya. Ini soal menjaga kewarasan intelektual dan merawat kedaulatan epistemologis di tengah struktur yang semakin kuat menekan. Ini adalah tentang melawan penyempitan prioritas agenda neoliberalisasi kampus dan penundukan produksi pengetahuan di bawah logika pasar. Kita tidak bisa memastikan bahwa formalisasi STS di Indonesia yang berhasil justru malah akan menambah satu lagi “sapi perahan” yang berpotensi meningkatkan nilai jual dalam rangka menambah jumlah mahasiswa.
Oleh karenanya, bagi saya, mungkin kita tidak perlu memaksakan label “STS” sebagai satu-satunya tawaran. Kita perlu membuka kemungkinan lahirnya pendekatan lain, dengan nama yang sama sekali berbeda namun lebih relevan untuk kerja dekolonisasi pengetahuan. Jika STS membantu, baik. Akan tetapi, jika yang membantu adalah bentuk kerja kolektif lain yang lebih sesuai dengan medan Indonesia, saya tidak melihat alasan untuk menolaknya karena, seperti yang disampaikan Arturo Escobar, kita hidup di jagad-majemuk.
What you are reading here is a personal reflection on a recent effort to sustain alternative forms of knowledge production within the neoliberal Indonesian academic environment. The effort I reflect on is not a success story. It is more akin to an attempt of what Martin Heidegger would call “being-there” in an environment where universities operate like markets, where knowledge is commodified, and where academic work is evaluated quantitatively.
Within this environment, I learned that doing STS (Science, Technology, and Society) in Indonesia is often not primarily about defining a discipline or applying a label. Instead, doing STS is about preserving a thinking space that resists the narrowing priorities of neoliberal academia, about sustaining epistemological sovereignty, and about maintaining intellectual sanity. At least, this has been the guiding spirit of Eutenika, a community of researchers I co-founded in December 2018, and which I directed in its first five years (2019–2024) before serving as its secretary-general today (2024–2029).
Eutenika logo.
For me, Eutenika is a collective exercise in bridging disciplinary boundaries to study the social dynamics, power relations, and ecological challenges that come with science and technology. Such bridging exercise is rather unusual in an academic environment that for long has operated along disciplinary silos. From the very start, I therefore also understood that the work of nurturing spaces for alternative knowledge production always comes up against a mainstream that is stronger, more established, and more recognised.
A Doubt-Inducing Invitation: Am I Doing STS?
In May 2025, I was first contacted by Auriane, an assistant editor at 4S Backchannels. Toward the end of the year, we met virtually via Google Meet. She found my name through the eutenika.org website and asked me to write something from Eutenika’s perspective about STS activities in Indonesia, so that Indonesia might gain greater visibility within a Western-dominated international STS space.
She gave me complete freedom: I could write a reflection on the eutenika.org project, an ongoing research project, or a report on an STS-related event held in Indonesia. Yet, I kept putting it off. The delay was less because I had run out of substance than because of doubt: am I actually doing STS?
I never formally studied STS, nor do I consider myself an STS expert. At Eutenika, we also never explicitly claimed to be or have wanted to become an STS community. After all, studying science or technology from a sociological angle is only just one of our axes. As mentioned above, we also adopt political and ecological frameworks of analysis. From the seven co-founders, only one has an STS background. Eutenika’s current director for instance is trained in international relations with a specialisation in gender studies. This, to me, reveals the cross-disciplinarity we have cultivated. It therefore feels awkward to simply apply the label “STS” without careful thought. Therefore: are we actually doing STS?
From May 2025 onward, when Auriane first invited me, the doubt lingered. But when Mathieu Quet, a French sociologist, shared a 4S Backchannels article published in February 2026 by Indrawan Prabaharyaka and colleagues, discussing “embryonic STS” in Indonesia, its contents resonated deeply with my own experience: STS in Indonesia often grows through personal networks rather than institutional channels, and STS is actually already present in much research despite not sporting the STS label.
The article raised the question as to whether STS in Indonesia or Southeast Asia more generally needs formalisation in order to grow. Reflecting on that question is what allowed me to finally dispel my doubt, and is what allowed me to connect the challenge of developing—let alone formalising—STS in Indonesia to the broader neoliberalised Indonesian academic environment.
The University as a Market: From Education-for-All to Degree Production
I teach at a public university that underwent a profound neoliberalisation ever since I joined in 2006 and of which the symptoms are easy to recognise. Leading public universities in Java are increasingly eager to open up student admissions through what is known as the “Independent Roadmap” (Jalur Mandiri). The roadmap is packaged in a narrative of “accessibility” or “education for all”. In practice, admission to universities is more often determined by the purchasing power of the prospective student (or their family) than by their academic merit.
In my view, two factors drive this model. The first is structural. As a consequence of diminishing state funds, public universities are allowed to generate revenue in addition to receiving state-allocated funds. Indeed, public universities are expected to become financially independent, like private institutions, so that state funds can be allocated elsewhere. Many Indonesian peers see in this a long-term strategy whereby public universities would even turn into a source of income for the government. For example, taxing the salary of teaching staff and international funded research activities more heavily.
The second factor is cultural. The desire among Indonesians to accumulate symbolic capital remains very strong. For certain social groups, academic degrees are more than a means of social mobility: they are markers of prestige. To illustrate the extent of it with a real-life example, an academic might for instance be offended if their academic title is incomplete on a wedding invitation. A professor once even went as far as contacting a student to correct a student event invitation that incorrectly mentioned their title.
Under such structural and cultural conditions, a public university degree becomes a highly sought-after commodity. Public universities seize this opportunity to expand the admission numbers under the convenient pretext of “education for all”. Unfortunately, I feel that many universities in Indonesia therewith became motivated by “degree production”, leaving the motivation of “knowledge production” far behind if a motivation at all. A major side-effect of this market-driven ethos in public universities is that it encourages the inflation of undergraduate intake, therewith adding extra teaching weight to the lecturers.
The ongoing “Scopus-isation” as hindering the formalisation of STS
Adding to the increased teaching responsibilities of lecturers, the market-driven ethos has also resulted in a phenomenon that I call the “Scopus-isation”: that is, lecturers are now also expected to meet international publication targets to help Indonesian universities climb the ladder of international recognition and therewith become globally competitive and prestigious. Indeed, a word that now haunts most Indonesian lecturers is “Scopus”. And many lecturers end up falling prey to predatory journals—not only as victims, but also as perpetrators.
Under this pressure, I see a more serious and significant epistemic risk: the space for nurturing a tradition of critical thinking about science and technology beyond the boundaries of research hypes—which is the lifeblood of STS—shrinks, because energy is consumed by efforts to understand and meet ever-shifting international research ranking indicators.
I also see this pressure as a key hinderance to the formalisation of STS in Indonesia. Not only because lecturers are already overwhelmed by increased teaching loads and demanding publication targets. But also, because STS often appears as “inefficient” to universities in pursuit of fast international prestige through high-speed publication outputs(1). STS demands methodological flexibility, cross-disciplinary reaching, and patience for in-depth fieldwork. It therefore requires courage not merely from the part of scholars but also from the part of university boards and the state.
That is why Eutenika, to me, feels like a small laboratory. We are not working toward squeezing our research into established disciplinary silos, since our work, like that of STS, very much tends toward problematising disciplinary boundaries. Rather, we are experimenting with something far more fundamental: can we still nurture a space for alternative, critical thinking about the relations between science, technology, and society against failing institutional support for such research?
This Is Not About STS Alone—It Is About Intellectual Sanity and Epistemological Sovereignty
My conclusion is perhaps very simple, yet imperative. Initiatives like Eutenika are not merely about doing STS. They are about maintaining intellectual sanity and nurturing epistemological sovereignty within a suffocating system. They are about resisting the subordination of knowledge production to market logics; about resisting an epistemic narrowing imposed by neoliberalism. We have however no guarantee that a successful formalisation of STS in Indonesia would not itself turn into another “cash cow”.
Therefore, to me, insisting for formalising STS should not be our target. Rather, we must remain open to the emergence of any approach that allows the nurturing of critical thinking spaces, including of knowledge decolonisation. If STS provides this space, so be it. But if another form of collective endeavour proves better suited to nurturing the Indonesian intellectual space, I see no reason to reject it—for, ultimately, as Arturo Escobar famously put it, we live in a pluriverse world.
* *
*
Notes (1) This challenge with STS being regarded as “inefficient” was also observed in another publication in 4S Backchannels by Jing Hu about the development of STS in China (2025): namely, with the focus in Chinese academia being on ensuring rapid economic development, STEM fields are prioritised as they are regarded as driving scientific and technological innovation (see also Liu, 2011).
Author Anton Novenanto (nino@ub.ac.id) adalah lektor di bidang kajian budaya di Departemen Sosiologi Universitas Brawijaya (Indonesia), saat ini sedang memfokuskan penelitiannya untuk mencari tahu keterkaitan antara bencana dan urbanisasi, serta bagaimana relasi tersebut direpresentasikan di masyarakat tapak dan dunia maya. Ia adalah salah satu pendiri Perkumpulan Peneliti Eutenika.
Anton Novenanto (nino@ub.ac.id) is an assistant professor of cultural studies in the Department of Sociology at Universitas Brawijaya (Indonesia), whose concern now is finding out the interplay of disaster and urbanisation, and how such is being represented in grassroots and virtual world. He is the co-founder of EUTENIKA: Society for Politics, Ecology, and Technology.
